Dalam Waktu 2 Bulan Terakhir, 38 Kasus ditangan Polres Pidie

Jajaran Polisi Resort (Polres) Pidie dalam masa waktu dua bulan terakhir tangani 38 kasus dari berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam cacatan pihak Polres Pidie kasus yang paling dominan adalah kasus Narkoba, baik sabu-sabu dan ganja demikian kata kapolrse Pidie AKBP Moffan MK, SH melalui Kasat Reskrim AKP AKP Erlin Tangjaya, SH, SIK

Kata dia dalam bulan terkhir ini telah menangani sejumlah kasus dan perkaranya telah diajukan ke Jaksaan,” dalam dua bulan terakhir ini kami telah tangani 38 kasus dan paling dominan adalah kasus narkoba,” ujarnya.

Dia menyebut dari 38 kasus tersebut adalah 16 kasus Narkoba, 4 kasus Illegal Logging, 16 Kasus Pidana Umum dan 2 kasus RPK,” semuanya telah di proses dan telah diteruskan untuk ditindaklanjut di pengadilan,” sebutnya.

Kata dia, pihak polisi tarus berusaha untuk mengantisipasi agar kasus yang paling dominan menurun seperti kasus Narkoba yang sangat membahayakan dan merusak mental masyarakat  begitu juga pelanggaran dan kasus-kasus lainnya.

Kasat menjelaskan, dalam menangani satu kasus paling lambat dalam waktu 15 hari sudah selesai,” Pihaknya berharap kriminal di Pidie dapat diminimal dan berbagai kasus yang terjadi,”ujarnya.

Selian tugas Polisi untuk menangani keamanan, pihaknya sangat berharap dukungan dan kerjasama masyarakat setempat untuk memberikan informasi bila ada pelanggaran yang terjadi sehingga pihanya dapat menumpaskan segala kejahatan yang terjadi,tambahnya,(zan)

Gabah Di Jual Ke Medan, Petani Pidie Nanti Beli Berasnya

Sigli | Harian Aceh

Sedikit 70 persen gabah kering produksi Masyarakat Petani Kabupaten Pidie dijual ke Medan (Sumut) karena harga jual lebih tinggi dari harga daerah setempat lain. Sehingga petani untuk mendapat harga yang lebih baik, mereka menjualnya  ke Medan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, M.Nasir kepada wartawan Jum’at (22/5), Anjloknya harga gabah di Pidie karena banyak pengusaha membelinya dnegan harga rendah. Petani sendiri langsung mencari jaringan untuk mendapatkan harga yang baik.

Selain itu kata Nasir, Anjloknya harga gabah juga Pidie memndapat hasil Panen yang sangat lumayan bahkan melebi target ,” jika petani menjual ke Medan, Stock di Pidie jadi ngak punya dan ini perlu dinatispasi dan perlu menstabilkan harga agar kita tidak kekuranganstock padi,” ujar NAsir

Dia mengungkapkan meski produksi padi di Pidie mencapai 6,5 ton/hektare, namun hampir semua hasil panen di jual ke Medan. Padahal daya beli di Aceh juga standar, yaitu Rp 3.000,/Kg.,” hanya beda Rp, 100 saja harga pasar di Medan mencapai Rp Rp 3.100/Kg, petani lebih tertarik menjual ke Medan,” tuturnya.

Padahal kata dia, beras uang kita beli dari pasukan Mesdan itu adalah beras kita, bahkan kita harus beli dengan harga mahal “Gabah tersebut digiling di Medan dan berasnya kembali dijual ke Aceh, kita bel;I harga mahal lagi”ungkapnya.

Lajunt Nasir, Kabupaten Pidie perlu adanya penampungan gabah kering sehingga mereka tidak lagi menjual ke Medan dan harga yang ditawarkan ketingkat petani jangan terlalu murah dan jangan sampai di bawah standar harga Medan.

Pantuan Harian Aceh, banyak petani yang menjaul ke daerah Medan, karena Pemerintah belum maksimal dalam mensejahterakan petani, buktinya petani masih memilih medan daripada menjual di daerah sendiri.

Terkait dengan penjual gabah ke Medan seorang petani Laweung, Harmadi Pada Harian Aceh mengungkapkan, dalam proses penanaman padi mereka banyak utangnya, sehingga mereka harus memilih harga lebih tinggi untuk melunas banyak utangan pupuk dan obat-obatan lainnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai belum maksimal, sehingga petani lebih memilih harga tinggi. “Tapi kita akan mengupayakan untuk menggiling gabah kering di Pidie dan berasnya akan dijual ke luar daerah,”harapnya.

Kata dia, Petani juga menginginkan gabah tidak dijual di Medan, “ kita jual harga lebih tinggi untuk menutupi utang pupuk dan obat-obatan, kami juga kwatir dengan keadaan seperti ini karena petani nantinya harus beras dengan harga mahal,”ungkapnya(zan)

Kebahagian Camat luka Bagi Rakyat

Hampir 5 hari camat ke luar daerah, mulai terasa bagi rakyat, memang pulau jawa suatu tempat yang indah apalagi Jakarta merupakan sebuah tempat yang diidamkan oleh setiap orang orang kaya maupun orang melarat untuk berleha-leha.

Perjalanan orang nomor satu di 23 kecamatan ini bukanlah yang pertama kali, hampir setiap tahun mereka ke luar daerah dan dana yang digunakan adalah dari daerah pula. apakah mereka dapat melihat kondisi Pidie saat ini yang hampir down, bahkan sejumlah gaji dan jerih tidak dapat dibayar oleh Pemerinhtah daerah Pidie.

Kenapa juga Pimpinan Daerah dalam ini Bupati memberi kesempatan untukk berleha-leha ke luar daerah, benar kata Pidie Tansparan Anggaran (PiTA), Perjalanan Camat bukan suatu yang menguntungkan daerah malah membuat daerah akan kerepotan.

Bahkan masyarakat Pidie sekarang tercengan dengan ulah pejabat, seharus dana yang begitu besar sampai ratusan juta rupiah seperti kata Ismail Von Sabi dapat dibayar upah Keuchik, Imum Mukin atau jerih TKSK yang tidak seberapa nilai. Begitu juga dana ratusan juta rupiah dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat setempat yang memang saat ini sangat membutuhkan bantuan untuk mencapai kebutuhan hidup sekeluarga.

Perjalananan Camat sama halnya telah mengorban orang kecil seperti Keuchik, Imum Mukim dan masyarakat lemah lainnya. “ kita harus mempunyai rasa malu dengan daerah lain, apalagi Pidie merupakan daerah produksi gabah bahkan melebihi target, namum betapa rendahnya kita daerah tidak mampu membayar jerih Keuchik yang 5  bulan belum dapat dibayar.

hal ini sangat mengherankan jika pimpinan kecamatan tersebut mendapat dukungan dari Pemda setempat yang katanya untuk mengikuti Bimbingan Teknik (Bintek) katanya. Hal itu telah membuat kesenjangan social dan moral diantara pejabat pemerintah di tingkat mukim dan gampong.

Entah apa dalam pikiran mereka dengan dana yang begitu besar harus dikeluarkan daerah untuk 23 camat untuk betengger di negeri orang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Baiknya dana tersebut dapat digunakan untuk yang lain, memang tak salahlah bila PiTA pidie mengecam atas pengamburan dana yang yang tidak menguntungkan. Seharusnya bupati harus dapat mengambil suatu kebijaksanaan dalam setiap masalah karena kepergian camat keluar daerah menyedot dana yang besar.

Kita sangat menyayangkan, memang dalam pemerintah lama sering dilakukan, setiap setahun sekali melakukan perjalanan ke luar daerah, tapi sekarang kondisi Pidie ini berbeda tidak seharusnya befoya-poya seperti kata Ismail Von Sabi.

Dia sependapat dengan rakyat kecil lainnya, jika dana itu dibayar jerih keuchik, dalam hal ini, camat telah menggores luka pada pimpinan gampong juga masyarakat kecil yang ingin mengurus yang berurusan dengan kantor camat malahan sekcam yang menanganinya.

Beberapa Camat yang dihubungi mengaku, kepergian mereka bukan sekedar menghambur-hamburkan uang daerah, namun kepergian itu khusus mengikuti Bimbingan Tehnik (bimtek) tentang kepemerintahan. Kekecewaan atas kepergian camat ke laur daerah bukan hanya dirasakan oleh pejabat ditingkat gampong, akan tetapi hal itu juga ikut dirasakan semua rakyat Pidie.

Artinya menggunakan uang daerah tanpa ada keuntungan yang dirasakan masyarakat tentunya sangat mubazir, “Ini perlu disikapi, sebab Pidie ini sudah terjadi divisit dan hal ini akan terus terjadi jika pemerintah tidak menghentikan perjalanan yang tidak perlu,”ungkap Ismail.

Menanggapi hal tersebut Asisten Pemerintahan Setdakab Pidie, Drs Zulfikar Yakob,MM pada wartawan mengaku, kepergian para camat itu keluar daerah bukanlah semata-mata untuk menghambur-hamburkan uang, akan tetapi mereka mengikuti pendidikan di sana.

“Kalau untuk menimba ilmu saya pikir tidak ada masalah, sebab belajar itu perlu dilakukan setiap saat, sehingga nantinya mereka bisa mengembangkan ketika merka berada di daerah.”ungkapanya.

Meski ada kecaman dari berbagai kalangan di Pidie, masyarakat harus melihat pada kegunaan mereka ke luar daerah, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berlebihan. Pemkab Pidie dalam hal ini sangat mengerti bila ada pihak yang tidak setuju camat ke luar daerah, akan tetapi itu hak mereka untuk menimba ilmu, sehingga para camat semakin mengerti dalam melayani masyarakat.ujar Zulfikar.(zan)

LSM Pinto Rimba :

Rendahnya Pendidikan Pelaku Pembalakan Liar

+ Pemerintah tidak berpihak Rakyat

Sigli | Harian Aceh

Sejumlah Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup dan Satwa mengecam oknum pelaku pembalakan liar di wilayah hutan lindung Mane Geumpang yang mengakibat ribuan hektar lahan jadi gundul. Aksi ini disebabkan rendahnya pendidikan pelaku dan tidak memahami dampak yang sangat berakibat fatal perkampungan dataran rendah dan terganggunya satwa.

Selain itu Penebangan hutan secara liar ini, juga disebab pemerintah belum sepenuh menata ruang lingkungan hidup secara baik dan memberi suatu sosialisasi pada masyarakat betapa penting atau arti lingkungan hidup dan sekaligus mengambil suatu kebijakan lain untuk mengantisipasi pembalakan liar.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pinto Rimba, M. Sabi mengatakan penebangan hutan secara liar karena rendahnya pendidikan dan kesadaran oknum pelaku di masyarakat untuk memahami arti lingkungan hidup,” selain dampak yang sangat serius juga sangat terganggu satwa liar,” sebut M. Sabi.

Selain itu kata M. Sabi, Pemerintah belum berpihak pada rakyat, arti pemerintah tidak menyediakan objek lain untuk mereka khususnya warga setempat untuk melakukan kegiatan untuk kebutuhan hidupnya ,” saya kira jika mereka diberdayakan dengan kegiatan lain, ini satu kebijakan yang paling baik dilakukan untuk mengantisipasi pembalikan liar,” ujar Sabi.

Menurut Sabi, Pemerintah harus membenahi tata ruang secara baik dan menempatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” Masyarakat memiliki pemahaman khusus tentang lingkungan hidup dan melakukan berbagai konsultasi publik dan perencanaan tata lingkungan hidup dalam berbagai level,” sebut M. Sabi

Kata M. Sabi, jika pemerintah tidak memperhatikan tentang hutan Mane Geumpang, kita tidak dapat bayangkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan,” sekarang saja hutan hutan Mane Geumpang sudah mau habis hanya tinggal pohon rumput dan ilalang, hal ini perlu disikapi oleh pemerintah setempat(zan)

Caption Foto : Warga setempat sedang melintas salah satu lubang yang sangat parah di daearah Alu Thoe Kecamatan Mane dari sekian banyak lubang yang terdapat di jalan Mane Geumpang, Foto direkam kemarin (24/5) Harian Aceh | Hamzani

Jalan Pulo Mesjid Pulo Seunom Butuh Perhatian

Tangse | Harian Aceh

Jalan Pulo Mesjid sampai Pulo Seunom Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie rusak parah, kondisi ini sudah berlangsung lama, namun pihak pemerintah setempat belum melirik untuk pembangunannya. Sementara masyarakat sangat membutuh untuk kelancaran transportasi daerah setempat.

Masri warga Tangse, Kamis (21/5) pada Harian Aceh mengatakan jalan tersebut sangat sulit dilalui warga setempat karena jalan itu banyak lobangnya, bukan hanya dari pulo mesjid jalan semakin parah tapi jalan Pandak tembus Pulo Seunom juga semakin parah.

Kata dia, jarak antara pulo Mesjid dengan pulo Seunom hanya 6 km saja, kenapa jalan itu tidak diperhatikan, sementara di daerah jalannya sudah enak di lalui, tapi kenapa Pemerintah kurang perhatian terhadap jalan ini.

Lanjut dia, Pulo Seunom suatu daerah wisata yaitu terdapat kolam air panas, seharusnyalah pemerintah memperhatikan jalan itu karena setiap Sabtu-Minggu banyak pengunjung ke Pulo Seunom.

Jika jalan rusak parah begini tentu pengunjung malas ke kolam air panas,” bagi kami jalan ini sangat penting karena dibadan jalan penuh lobang yang sulit dilalui warga setempat,”ujar Masri.

Warga setempat kata Masri sangat berharap kepada yang berkompoten untuk mendapat penhatian khusus pada jalan pulo mesjid sampai pulo Seunom,” selain kepentingan warga setempat untuk ke kota Kecamatan juga untuk kelancaran transportasi pengunjung untuk menikmati Kolam Air panas,” Tambahnya.(zan)

Kasus Tanah Geumpang Masih Dalam Mediasi

Geumpang | Harian Aceh

Terkait dengan kasus tanah tanah di kompleks rumah dinas guru, taman kanak-kanak, SD, SMP, KUA dan rumah Dinas Camat di Geumpang Kabupaten Pidie masalah tersebut masih belum tuntas. Padahal persoalan tersebut harus segera diselesaikan untuk kelancaran proses belajar mengajar juga proses administrasi pihak kecamatan setempat.

Namun pemkab Pidie seperti molor saja, bahkan seluruh elemen masyarakat menilai Pemkab Pidie lemah dalam menangani kasus ini, karena pihak kuasa hukum pemda setempat perkara ini masih dalam taraf mediasi dan penyelesaian kasus tanah tersebut sepertinya berlarut larut.

Kuasa Hukum Pemda Pidie, Muhammad Yusuf, SH, Sabtu (23/5) pada Harian Aceh mengatakan  kasus ini masih dalam mediasi dan kasus ini sudah sampai kepengadilan Negeri (PN) Sigli karena pihak ahli waris telah menggugat pemkab Pidie dengan nomor 4/PDT-6/09/PN-Sigli.

Dia menjelaskan gugatan tersebut disampaikan masing-masing atas nama penggugat Banta Leman bin Abdurrahman (55) warga Dusun Teungaoh Gampong  Turue Cut Kecamatan Mane, Adnan bin Abubakar (43), Gampong Luetueng, Kecamatan Mane, Alamsyah bin Saidan (51), Gampong Pucok, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Kata Yusuf, Kasus ini bukannya molor tapi kasus ini masih dalam mediasi dan pihak pengadilan juga telah menjunjukan hakim media untuk menyelesaikan kasus ini, “ meskipun kasus dalam proses media tapi proses belajar mengajar juga roda pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.

Dalam proses kasus tanah tersebut pihak penggugat dalam suratnya pihak pemda harus membayar ganti rugi sebesar 18 juta pertahun mulai tahun 1971 sampai sekarang dan tanah harus dikosongkan bangunan,” kita sedang melakukan mediasi untuk kasus ini dan pihak pengadilan pun menujukkan salah seorang mediasi,” Yusuf.

Dalam mediasi kasus ini kata Kuasa Hukum Pemkab Pidie meminta agar penggugat membuka atau meindah pagar dan tidak melakukan pengurusakan terhadap mess guru dan sarana lain milik pemerintah karena itu merupakan sarana fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat setempat,” keberadaan objek tersebut harus kembali pada status quo dan proses pengadilan akan berjalan lancar sebagaimana mestinya,” tambah Muhammad Yusuf.(zan)

Carolla Hantam RX King, Bukhari Meninggal Dunia

Sigli | Harian Aceh

Bukhari (45) warga Gampong Neubok Badek, Kecamatan Tangse, Pidie tewas akibat terjadi kecelakaan lalulintas di jalan Banda Aceh Medan, Minggu (24/5) sekira pukul 13.45 WIB, di Gampog Lileu, Kecamatan Mutiara, Pidie

Menurut infomasi yang dihimpun Harian Aceh, Bukhari berboncengan dengan istrinya, Mala (40) menuju kota Beuereunun dengan mengendarai sepeda motor Rx King BL6494 PT .

Tepatnya di kawasan Lileu tiba-tiba Bukhari memutar haluan sepeda motornya ingin membeli buah-buahan di pinggir jalan. Tanpa diduga dari arah yang sama datang Sedan jenis Corolla BL 641 ZA milik Nurdin Judon (37) warga Gampong Lueng Tengoh, Kecamatan Jeunib, Bireun dan menghantam dari belakang. Saat sepmor Bukhari memutar, Sedan yang melaju kencang langsung menghantam body sepeda motor Bukhari. Korban bersama isterinya terpelanting kebadan jalan. Warga langsung menolong Bukhari dan Isterinya  membawa ke Rumah Sakit Umum Sigli.

Namun, Bukhari tak dapat diselamatkan dan menghembus nafas terakhir di rumah sakit akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Sedang isterinya terpaksa dirawat inap hanya terdapat luka ringan.

Kapolres Pidie, AKBP Moffan MK, melalui Kasat Lantas, AKP Sulaiman yang dihubungi Harian Aceh, Minggu (24/5) membenarkan adanya lakalantas yang menyebabkan Bukhari (45) warga Gampong Neubok Badek, Kecamatan Tangse meninggal di rumah sakit. “kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian dan sudah sudah diamankan Barang bukti (BB) yatiu satu unit sedan dan sepmor,”kata Sulaiman(zan)